Argumen Penangguhan UKT, Jadi Pembicaraan di Kelompok Mahasiswa Semua Indonesia
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah ongkos yang dikenai ke tiap mahasiswa, untuk memberikan dukungan proses evaluasi mereka di perguruan tinggi. Tetapi, dengan besaran yang membumbung tinggi memacu gelombang protes dari beragam faksi seperti mahasiswa, calon mahasiswa baru, warga, sampai Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR).
Sesudah beragam protes yang dikirimkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Tehnologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sampaikan argumen penangguhan UKT di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin tempo hari, 27 Mei 2024 setalah berjumpa Presiden Joko Widodo.
Nadiem Makarim umumkan jika argumen penangguhan UKT oleh pemerintahan dilaksanakan dalam rencana menilai lagi keinginan kenaikan UKT yang disodorkan oleh perguruan tinggi negeri. Sudah pasti informasi ini jadi sumber keceriaan untuk sivitas akademisa, terutama mahasiswa baru tahun 2024.
Walaupun keputusan ini disongsong baik oleh beberapa faksi, tetapi belum seutuhnya memberi kenyamanan pada dunia pendidikan tinggi. Ini disebabkan karena masih ada beragam ketentuan berkaitan Perguruan Tinggi Negeri Memiliki badan Hukum (PTN BH) yang masih belum ditarik, di mana mempunyai potensi munculkan masalah baru. Berikut argumen penangguhan UKT oleh Mendikbudristek yang Liputan6.com kumpulkan dari beragam sumber, Selasa (28/5/2024).
Sepintas Mengenai UKT
Uang Kuliah Tunggal (UKT) ialah mekanisme pembayaran yang diaplikasikan di semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkannya tiap mahasiswa dan mahasiswi bayar ongkos kuliah tiap semester, yang sudah dibantu oleh pemerintahan. Penataan UKT sudah ditata dalam Ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, di mana tiap mahasiswa cuma bayar elemen UKT.
Proses penetapan UKT dilaksanakan berdasar pendapatan orangtua. Saat sebelum masuk perkuliahan, calon mahasiswa disuruh untuk isi formulir yang tentukan nilai UKT mereka. Nilai UKT diperhitungkan dari penghasilan dan pengeluaran orangtua tiap bulannya, termasuk upah, jumlah asset, dan ongkos hidup. UKT berperan untuk memberi bantuan silang berdasar keadaan ekonomi dan sosial orangtua atau wali setiap mahasiswa.
Pengelompokan UKT didasari pada penghasilan orangtua mahasiswa. Makin tinggi penghasilan orangtua, makin tinggi UKT yang perlu dibayarkan mahasiswa. Kebalikannya, makin rendah penghasilan orangtua, makin rendah juga UKT yang perlu dibayar mahasiswa berkaitan. Tujuan dari mekanisme UKT ini untuk menolong mahasiswa yang menemui kesusahan ekonomi. Karena ada bantuan silang, diharap mahasiswa dari background ekonomi yang kurang sanggup masih tetap bisa terhubung pendidikan tinggi tanpa terhalang oleh ongkos kuliah yang lebih tinggi.
Argumen Penangguhan UKT
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Tehnologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di tanggal 27 Mei, umumkan penangguhan peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Tahun 2024. Keputusan ini dikatakan sesudah tatap muka terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Berita ini disongsong gembira oleh sivitas akademisa, khususnya mahasiswa baru tahun 2024. Pasalnya belakangan ini, perguruan tinggi di Indonesia lakukan rekonsilasi pada ongkos pendidikan, bukan hanya UKT, tapi juga ongkos uang pangkal.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jika penangguhan peningkatan UKT Tahun 2024 dipacu oleh inspirasi yang diberi oleh beragam faksi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Tehnologi. Bukan hanya keluh kesah dari mahasiswa yang kaget dengan informasi tiba-tiba peningkatan ongkos kuliah di universitas mereka, tapi juga inspirasi dari keluarga dan warga yang merasa cemas.
“Ya, saya pahami kekuatiran itu, khususnya saat menyaksikan beberapa angka peningkatan ongkos pendidikan yang tinggi, ini jadi perhatian besar untuk saya,” tutur Nadiem waktu bicara dengan media di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (27/05).
Menteri Pendidikan ini selanjutnya memperjelas, jika dengan penangguhan peningkatan UKT itu baik mahasiswa baru atau mahasiswa yang jalani study tidak dipengaruhi oleh peningkatan ongkos kuliah. “Kami akan mengevaluasi semua keinginan kenaikan UKT dari Perguruan Tinggi Negeri,” ungkapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Penetapan UKT
Menurut Ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020, penetapan besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) cuma berlaku untuk mahasiswa yang diterima lewat lajur Penyeleksian Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Penyeleksian Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Tetapi, mahasiswa yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri lewat lajur berdikari, akan dikenai ongkos kuliah yang sudah diputuskan oleh faksi universitas. Salah satunya aspek terpenting saat tentukan besarnya UKT ialah penghasilan orangtua atau wali.
Berikut beberapa langkah umum dalam penetapan kecil besarnya UKT:
- Mahasiswa yang diterima lewat lajur SNMPTN atau SBMPTN di universitas dipilih akan disuruh untuk isi formulir yang disiapkan oleh kampus. Formulir ini berisikan informasi sekitar penghasilan orangtua.
- Selainnya penghasilan orangtua, mahasiswa diwajibkan memberi informasi mengenai luas tanah rumah, jumlah kendaraan, jumlah rumah, dan pengeluaran per bulan keluarga.Terkadang, mahasiswa disuruh untuk mengupload photo sisi depan rumah mereka.
- Sesudah isi formulir itu, faksi kampus akan memutuskan besaran UKT per semester berdasar informasi yang tertera dalam formulir.
Untuk memberi deskripsi lebih terang mengenai penggolongan UKT, berikut contoh penentuan UKT di Kampus Gadjah Mada (UGM) dengan penghasilan orangtua sebagai persyaratan intinya:
- UKT 0: Peserta Bidikmisi (program kontribusi pendidikan dari pemerintah)
- UKT 1: Penghasilan kurang dari Rp500.000
- UKT 2: Penghasilan lebih dari Rp500.000, kurang dari Rp2.000.000
- UKT 3: Penghasilan lebih dari Rp2.000.000, kurang dari Rp3.500.000
- UKT 4: Penghasilan lebih dari Rp3.500.000, kurang dari Rp5.000.000
- UKT 5: Penghasilan lebih dari Rp5.000.000, kurang dari Rp10.000.000
- UKT 6: Penghasilan lebih dari Rp10.00.000, kurang dari Rp20.000.000
- UKT 7: Penghasilan lebih dari Rp20.000.000, kurang dari Rp30.000.000
- UKT 8: Penghasilan lebih dari Rp30.000.000
Dengan penentuan UKT ini, diharap supaya ongkos pendidikan bisa disamakan kekuatan ekonomi keluarga mahasiswa, hingga tidak jadi beban yang berat untuk mereka.
